Pelajaran dari Layanan Kesehatan dengan JKN

Papan informasi tentang cara melaporkan layanan Kesehatan dengan JKN. Foto Anton Muhajir.

Waspadai titik-titik kritis berikut saat menggunakan layanan JKN. 

Saya hampir setahun menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), asuransi kesehatan dengan cakupan nasional, yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kami sekeluarga mendaftar online di website BPJS Kesehatan. Waktu itu cukup lancar. Tinggal memasukkan no induk kependudukan (NIK), mengisi formulir, dan melampirkan dokumen serta foto.

Syarat pendaftaran JKN memang semua dokumen dan foto scan dulu, lalu resize agar ukuran file lebih kecil dan sesuai sayarat, lalu membayar pertama lewat ATM.

Hampir setahun juga kami hanya mengandalkan print-out kartu yang dikirim lewat email. Jadi tiap berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP tinggal menunjukkan kertas e-ID lusuh itu, karena yang diperlukan hanya nomor akun kepesertaan saja.

Perawat akan mencatat di sebuah buku besar dan arsip lain, minta tanda tangan, lalu mengarahkan ke dokter umum atau dokter gigi. Dua layanan ini paling sering kami akses selama ikut sistem kesehatan dengan premi bulanan dari Rp 25.000-80.000 per orang tergantung kelas ini.

Kami sengaja memilik faskes pertama yang sepi dan dekat rumah. Karena sistem rujukan berjenjang JKN mewajibkan ke faskes pertama dulu baru ke layanan lanjutan kecuali darurat. Tak bisa begitu sakit langsung ke rumah sakit. Harus ke dokter atau klinik layanan primer dulu. Kalau dia tak bisa melayani atau tak punya fasilitasnya baru diberi surat rujukan.

Sejauh ini, berikut titik-titik kritis yang saya alami selama menggunakan JKN. Daftar ini saya buat sebagai apresiasi bagi negara yang sudah mendorong program jaminan kesehatan universal dan (harusnya) egaliter serta masukan untuk perbaikan. Ini dari sudut pandang pasien yang terdaftar di Denpasar, karena banyak pihak yang terlibat dalam JKN.

Pertama, rujukan tanpa informasi jelas.

Ketika faskes pertama tak bisa melayani, misal perlu dokter spesialis lain, saya hanya diberi surat rujukan dengan tanggal dan diagnose tanpa penjelasan detail rujukan. Harapannya, faskes primer mericek fasilitas rujukan untuk mengecek apakah layanan yang diperlukan pasien ada dan bisa diakses. Menghindari bolak-balik dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, kan sedang atau mengurus orang sakit.

Kedua, antrean panjang dan lama di kantor BPJS Kesehatan Denpasar.

Saya melihat para karyawan bekerja dengan sigap dan melayani, namun sistem administrasinya menghambat. Misalnya ketika mau cetak kartu saja, perlu antre sampe urusan selesai tiga jam. Pertama antre mencari nomor antrean, lalu antre lagi di konter administrasi.

Hal ini bisa diperpendek dengan antrean online atau mendaftarkan berkas online, jadi ke kantor BPJSKes hanya untuk penyelesaian. Bayangkan, saat ini baru 50 persen warga yang terdaftar padahal pada 2019 akan diwajibkan untuk seluruh penduduk.

Ketiga, ketersediaan kamar.

Masalah laten ini saya ketahui berkali-kali dari mengurus kakak opname, menengok bibi, sampai mengurus anak sendiri. Padahal ini yang membedakan jumlah bayar iuran. Mau opname kamar hak peserta tidak ada, hanya ada VIP yang pastinya perlu bayar lagi karena selisih tanggungan JKN. Di beberapa RS swasta, malah tidak diperbolehkan turun kelas jika sudah di VIP walau kamar hak kita sudah tersedia.

Jika perawatan lebih dari tiga hari, lumayan biaya tambahannya. Usul, informasi ketersediaan kamar ini terbuka dan update tiap jam di RS agar pasien tak berpikiran buruk. Contohnya sistem memilih kursi bioskop, pengelola memperlihatkan denahnya dan kita memilih sesuai hak atau keinginan. Kalau kamar hak kita ada tapi ingin naik kelas, ya harus bayar.

Keempat, informasi dan keluhan.

Selalu ada aturan baru yang persepsinya bisa beda di antara sesama pengelola JKN. Ada biaya tambahan yang dikenakan pasien ada yang tidak walau penyakitnya sama. Pemberian informasi sangat mutlak untuk mengindari ada diskriminasi. Jika perawat atau dokter yang melayani tak bisa menjelaskan, tinggal minta ditangani manajemen faskes.

Kelima, layanan egaliter. Sejauh ini saya merasakan tidak ada pekerja kesehatan yang abai atau cuek saat berobat dengan JKN.

Jika baru pertama menggunakan JKN atau baru akan daftar, ada beberapa persiapan untuk mencegah masalah.

Pertama, pilih faskes pertama yang kualitasnya baik sesuai masalah kesehatan utama, karena akan sering diakses. Cek juga berapa lama rata-rata antrean di faskes itu. Repot jika tiap sakit apalagi anak, antre dulu 2-3 jam.

Kedua, harus ditanyakan, di faskes mana saja, jika diminta bayar. Untuk tindakan apa serta detail pengobatannya. Jika naik kelas kamar ke VIP, tanyakan di depan berapa selisih bayar keseluruhan per hari.

Ketiga, bayar iuran tepat waktu karena ada denda dan penundaan pelayanan jika telat bayar.

Jika punya tambahan daftar untuk perbaikan, tips, dan apresiasi, sangat diharapkan ikut menambahkan.

Saya ikut #AJAKAN, Awasi JKN. [b]

Authors

Lahir dan besar di Denpasar. Ibu dua anak lelaki, tinggal di pinggiran Denpasar Utara. Anak dagang soto karangasem ini alumni Pers Mahasiswa Akademika dan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pernah jadi pemimpin redaksi media advokasi HIV/AIDS dan narkoba Kulkul. Sambil mengasuh Bani dan Satori, juga menulis lepas untuk sejumlah media seperti Bali Buzz dan portal Mongabay.

Catering Bali

Related posts

*

Top